LEMBAGA KEPRESIDENAN BAGIR MANAN PDF

Hal tersebut di latar belakangi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstelasi Negara Repubik Indonesia selama kurun waktu berdirinya Negara ini. Secara yuridis, perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga kepresidenan meliputi model pengangkatan dan pemberhentian pejabat di dalam lembaga kepresidenan serta tugas dan wewenangnya, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis serta membentuk pemerintahan yang mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat di Indonesia. Dengan melihat aspek historis dan yuridis lembaga kepresidenan di Indonesia. Jika diibaratkan sebagai buku, dapat dikatakan bahwa reformasi lembaga kepresidenan yang telah dilakukan di Indonesia saat ini, baru sampai kepada bab pendahuluan..

Author:Magul Moogushakar
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):28 October 2014
Pages:380
PDF File Size:4.23 Mb
ePub File Size:15.3 Mb
ISBN:614-5-67428-630-5
Downloads:41618
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Tekazahn



Hal tersebut di latar belakangi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstelasi Negara Repubik Indonesia selama kurun waktu berdirinya Negara ini.

Secara yuridis, perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga kepresidenan meliputi model pengangkatan dan pemberhentian pejabat di dalam lembaga kepresidenan serta tugas dan wewenangnya, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis serta membentuk pemerintahan yang mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat di Indonesia.

Dengan melihat aspek historis dan yuridis lembaga kepresidenan di Indonesia. Jika diibaratkan sebagai buku, dapat dikatakan bahwa reformasi lembaga kepresidenan yang telah dilakukan di Indonesia saat ini, baru sampai kepada bab pendahuluan.. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut untuk mewujudkan demokratisasi lembaga kepresidenan yang saat ini telah terbentuk. Teori tersebut kemudian di adopsi di Indonesia, namun dengan praktek yang berbeda pemisahan kekuasaan di anggap tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis, kemudian konsep tersebut dirubah menjadi pembagian kekuasaan distribution of power dengan sistem check and balance antara lembaga kekuasaan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa pemerintahan di anggap demokratis apabila tugas dan wewenang antara satu lembaga dengan lembaga yang lain telah seimbang serta sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi tolak ukur utama dalam menentukan lembaga kepresidenan yang demokratis dalam satu negara adalah tingkat kesesuaian tugas dan wewenangya terhadap lembaga negara lain serta pertangung jawaban atas tugas yang diemban lembaga kepresidenan tersebut.

Dengan melihat kenyataan historis, bahwa sampai saat ini pemerintah masih mencari-cari bentuk lembaga kepresidenan yang demokratis, Indonesia ternyata masih belum mampu membentuk sistem lembaga kepresidenan yang secara mapan dapat dianggap sebagai pemerintahan yang demokratis.

Oleh karena itu, pemerintah serta rakyat masih harus mengkaji serta mengkritisi lebih lanjut pengaturan tugas dan wewenang lembaga kepresidenan yang ada, untuk kemudian dijadikan dasar terhadap perbaikan mutu lembaga kepresidenan agar menjadi lembaga pemerintahan yang demokratis. Tulisan ini akan mengantarkan pembaca dalam menganalisis serta mengkritisi lembaga kepresidenan di Indonesia. Tullisan ini memberikan gambaran mengenai Lembaga Kepresidenan secara komprehensif, baik secara yuridis maupun secara historis melalui pembahasan yang didasarkan pada Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

Tulisan ini juga memberikan deskripsi singkat terkait dengan bentuk lembaga kepresidenan yang demokratis, sebagai upaya dalam demokratisasi lembaga kepresidenan di Indonesia. Lembaga Kepresidenan S [1] ebagai Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang tugas-tugas eksekutifnya dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan para menteri. Dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan dan didorong oleh keinginan yang kuat untuk menentang sistem parlementer yang dipandang sebagai budaya Negara kolonial Inggris, sistem presidensial Amerika memisahkan secara tegas tiga cabang kekuasaan.

Karena itu karakteristik pertama sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing.

Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif tidak boleh merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat eksekutif tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif [4]. Presiden bertanggungjawab bukan kepada pemilih, tetapi kepada Konstitusi.

Dia dapat di-impeach apabila melangar konstitusi, tetapi tidak dapat diturunkan karena tidak dapat memenuhi janjinya pada kampanye pemilu. Presiden dan badan perwakilan rakyat mempunyai kedudukan yang setara, karena itu tidak dapat salaing menjatuhkan. Dalam teori, sistem presidensial tidak mengenal adanya supremasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Masing-masing kekuasaan, legislatif, eksekutif dan yudikatif melakukan pengawasan terhadap cabang lainnya sesuai dengan ketentuan UUD. Karena itu yang berlaku adalah supremacy of the constitution. Cuma, dalam praktek, legislatiflah yang nyatanya memegang kekuasaan lebih tinggi [5].

Selanjutnya, Lembaga Kepresidenan atau Presidential institution merupakan istilah yang kerap dipergunakan dalam berbagai arti; di Indonesia, perkataan presiden dipergunakan dalam dua arti ; yaitu lingkungan jabatan ambt dan pejabat ambtsdrager.

Hal ini tampak dari rumusan — rumusan yang menyebut Presiden. Tetapi karena Presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD dan peraturan perundang — undangan lain yang mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan Kepresidenan. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan-ketentuan sebelum prubahan UUD menyatakan bahwa Kekuasan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat die gezamte staatgewait liegt allein bei der majelis 10, sedangkan Presiden menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR, demikian pula mengenai pengangkatannya dilakukan oleh MPR, Presiden adalah mandataris MPR, yang wajib menjalankan putusan — putusan MPR.

Ketentuan diatas tidak menyebutkan arti pertanggungjawaban yang dimaksud, Pertanggungjawaban tersebut dalam arti yang luas dapat dilihat dalam TAP MPR No. Dengan demikian adalah logis Jika Presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa jabatannya belum berakhir, hal ini disebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi diatas Presiden Berkenaan dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar , dapat dibagi dalam tiga hal ; kekuasaan Presiden di bidang eksekutif13, kekuasaan Presiden di bidang legislatif14, kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara Bagir Manan menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD presidensiil sama sekali tidak menjamin kestabilan pemerintahan.

Strong menyebutkan bahwa Jika Presiden bertanggungjawab secara langsung dengan periode waktu tertentu kepada badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran oleh tindakan parlemen, eksekutif itu dikatakan eksekutif nonparlementer atau fixed executive, sebaliknya jika bertanggungjawab secara langsung kepada parlemen eksekutif tersebut dikatakan eksekutif parlementer Pada saat UUD disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 agustus , Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut belum terbentuk, dan dalam kondisi saat itu tidak dimungkinkan untuk membentuk MPR terlebih dahulu.

Ketentuan inilah yang menjadi pembenaran untuk memilih Soeharto sebagai Presiden sampai enam kali berturut-turut terhitung sejak tahun Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama kurun waktu 30 tahun terakhir masa orde baru pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR menjadi kurang Demokratis.

Hal ini terjadi karena : 1. MPR dikuasai oleh satu kelompok kekuatan politik Golkar yang selalu di sokong ABRI , yang sangata dominan sistem partai dominan , yang diikuti dengan sistem pengendalian anggota yang ketat, menyebabkan mekanisme pemilihan Presiden tidak kompetitif dengan berbagai rekayasa. MPR sekadar mengukuhkan calon tunggal yang tidak mungkin ditolak semacam plebisit. Segala kegiatan dilakukan oleh atau atas nama fraksi.

Tata cara ini ditempuh untuk mencegah perbedaan pendapat. Mekanisme ini merupakan suatu bentuk tatanan totaliter, semua anggota harus tunduk pada kehendak pimipinan Pada tanggal 16 Desember telah dipilih Ir.

Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Presiden bertindak sebagai kepala negara Namun oleh karena tidak dimungkinkan dibentuk suatu UU sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat 3 , maka pengisian Jabatan Presiden didasarkan pada pasal ayat 3 UUD Sementara Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Demikian pula persyaratan yang diatur dalam UUD Sementara masih dalam pasal yang sama pasal 45 ayat 3 dan bunyi pasal yang sama.

Pada tahun Moh. Soekarno menjadi Presiden seumur hidup, meskipun hal ini bertentangan dengan pasal 7 UUD Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian pada tahun dengan ketetapan MPR No. Soeharto diangkat sebagai Presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde lama dan kelahiran Orde baru. UUD sebelum perubahan memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya.

Setelah Perubahan empat kali jumlah pasal yang secara langsung mengenai Lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72 pasal tidak termasuk aturan tambahan, dan aturan peralihan Rumusan ini juga Konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga Negara atas dasar keturunan, ras, agama. Selain melalui perubahan ini terkandung makna kemauan Politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Perubahan yang paling Fundamental setelah perubahan UUD ialah dipilihnya Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

Hal ini diatur dalam pasal 6A ayat 1 38, 2 39, 3 40, 4 41, 5 42, perubahan ini didasari pemikiran untuk mengejwantahkan paham kedaulatan rakyat. Disamping itu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan wakil Presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian memperkuat sistem Presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti fixed term dari Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal — hal yang tercantum dalam UUD melalui prosedur yang konstitusional, yang dikenal dengan impeachment yang menunjukkan konsistensi penerapan paham Negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum,bahkan terhadap Presiden Selain itu, Impeachment dapat memperkecil peluang terjadinya ketegangan dan krisis Politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan wakil Presiden seperti yang kerap terjadi dalam praktik kenegaraan kita yang sebenarnya merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut Negara kita.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti Ketentuan pasal 7A46 dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga Negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.

Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi checks and balances , sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan UUD yang bersifat mendasar tentu mengakibatkan pada perubahan kelembagaan negara.

Hal ini tidak saja karena adanya perubahan terhadap butir-butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara, tetapi juga karena perubahan paradigma hukum dan ketatanegaraan. Beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara diantaranya adalah Supremasi Konstitusi, Sistem Presidentil, serta Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances.

Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat 2 UUD kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional distributed functionally kepada organ-organ konstitusional.

Konsekuensinya, setelah Perubahan UUD tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga-Iembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan UUD Sistem Presidentil Sebelum adanya Perubahan UUD , sistem pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidentil.

Jika dilihat hubungan antara DPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar neben , serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan fix term memang menunjukkan ciri sistem presidentil. Namun jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan dapat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer.

Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan-perubahan ketentuan UUD terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar pertama adalah perubahan kedudukan MPR yang mengakibatkan kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidentil adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini terutama antara DPR dan Presiden.

Hal ini dilakukan dengan pengaturan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka memiliki legitimasi kuat dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum. Proses usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui.

Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances Sebelum perubahan UUD , sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan separation of power tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan distribution of power. Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi eksekutif tetapi juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai co-legislator-nya.

Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman yudikatif dalam UUD sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil Perubahan UUD , terutama Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 , maka yang disebut sebagai lembaga legislatif utama adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden.

Walaupun dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai co-legislator sama seperti DPD untuk materi undang-undang tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UUD Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR dan dalam hal tertentu DPD sebagai co-legislator , dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan perwujudan sistem checks and balances.

Sistem checks and balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain. Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator, yaitu Presiden dan DPD untuk rancangan undang-undang tertentu.

Bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan dengan UUD

COMPLICACIONES APENDICECTOMIA PDF

Bagir Manan

Tygole With his authority deteriorating, Nasution, as Chair of PARAN, intensified his efforts to eradicate corruption through a military operation entitled Operasi Budhi in Decemberwith a mission to prevent and prosecute corruption in state enterprises and government institutions, which implicated former ministers, MPs and politicians. Unfortunately, the truth and reconciliation commission, was disbanded by the Constitutional Court MK in December In the context of governance reform and anti-corruption effort there was almost none policy entrepreneur in this endeavor. Click kepresideban to sign up. He gave me inspiration to choose the topic of this thesis and his comprehensive insights during our discussions in Jakarta were valuable. Then, chapter eight will assess the legacy of SBY, especially his record on governance reform and anti-corruption efforts.

FRED REICHHELD ULTIMATE QUESTION PDF

LEMBAGA KEPRESIDENAN BAGIR MANAN PDF

.

LOTOS 10W40 PDF

.

Related Articles